peraturan tentang apotek. 51 Tahun 2009, tugas dan fungsi apotek adalah : a. peraturan tentang apotek

•Surat pesanan harus ditandatangani oleh Apoteker pemegang SIA dengan mencantumkan nomor SIPA. 25 Tahun 1980 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820); 3. 9 Tahun 2017. Peraturan PresidenNomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33); 5. Apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktik kefarmasian oleh Apoteker. 2. APOTEK. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia. METADATA PERATURAN. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 1965 tentang Apotek, maka berakhir pula izin-izin apotek dokter dan apotek darurat. 9. Prinsipal adalah badan usaha yang berbentukhuruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Menteri tentang tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan; Mengingat : 1. 14 Tahun 2021 yang dapat anda download dalam bentuk PDF. Pasal 24 •Apotek dapat bekerja sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Penga was Obat dan Makanan (BPOM) KLASULA Jurnal Hukum Tata Negara Administrasi Dan Pi dana Vol 1. 9 Tahun 2017 tentang tujuan didirikannya apotek adalah sebagai berikut : 1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 50); 20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi. Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG STANDAR PELAYANAN KEFARMASIAN DI APOTEK. Sekitar tahun 1960-1965, bebe-rapa peraturan perundang-undangan yang penting dan berkaitan dengan kefarmasian yang dikeluarkan oleh pemerintah antara lain UU No. Pasal 5 ayat 2 Undang-undang Dasar; 2. Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku: 1. Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Obat-Obat Tertentu yang Sering Disalahgunakan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1161), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. TINJAUAN TENTANG IZIN PENDIRIAN APOTEK DI INDONESIA. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Permenkes 73 tahun 2016 Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1787/MENKES/PER/ XII/2010 tentang Iklan dan Publikasi Pelayanan Kesehatan UU Perlindungan Konsumen UU NO 8 TAHUN 1999 PASAL 4 Hak konsumen adalah: à Kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam konsumsi tidak terjamin karena tidak. 1 Definisi Apotek Menurut Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 51 tahun 2009 pasal 1 ayat 13,. Peraturan Pemerintah No. IAI/1822/2020 Tentang Pedoman Advokasi dan Pembelaan Anggota IAI. Peraturan Menteri Kesehatan no. Keputusan Mentri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1331/MENKES/SK/X/2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Repbulik indonesia nomor 167/KAB/B. 87 KB Jumlah Dokumen 1 Dibuat Kamis, 20 Mei 2021 Diperbarui Kamis, 20 Mei 2021 Permenkes 2-2021 Penetapan dan Perubahan […]Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 28 Tahun 2017 tentang Izin dan Pelayanan Praktik Bidan; 35. Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Pekerjaan Kefarmasian. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia N omor 9 Tahun 2017 Tentang Apotek, dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 35 Silahkan diunduh beberapa peraturan terkait dengan Apoteker. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1965 tentang Apotik sebagaimana telah diubah dengan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1980 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1965 tentang Apotek; Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan (Lembaran Negara Tahun. Kemenkes RI. Standar Pelayanan Kefarmasian adalah tolak ukur yang. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. Permenkes ini mencabut aturan sebelumnya, yaitu Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia (Kepmenkes RI) No. 26 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian Di Puskesmas Mencabut : Permenkes No. 5. Menteri Kesehatan . 922/Menkes/Per/X/1993 tentang Ketentuan dan Tala Cara Pemberian lzin Apotik; 6. Tentang Farmalkes; Visi dan Misi;. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Sebelum membahas tipe dan fungsi apotek, perlu diketahui terlebih dahulu bahwa regulasi apotek yang berdiri di Indonesia diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017. Peraturan Menteri Kesehatan tentang Apotek; Mengingat : 1. 1. Pemerintah melalui Menteri Kesehatan telah memberikan kemudahan terhadap seluruh masyarakat untuk menentukan pilihan obatnya. Dalam peraturan ini dapat dilihat bahwa obat keras hanya dapat diberikan dengan resep dokter, yaitu dalam Pasal 2 Kepmenkes 2396/1986: (1) Pada etiket dan. 26, LN. com – Menteri Kesehatan RI, Nila F Moeloek, mengeluarkan Peraturan. Berdasarkan Pasal 1 angka 78 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan (Permenkes 26/2018), SIA adalah bukti tertulis sebagai izin kepada Apoteker. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 2. 9 Tahun 2017, pasal 1,. Website Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan yang menampilkan Database Peraturan Perundang-undangan yang memuat informasi mengenai jenis, status,. Apotek: 1. Ketentuan Pasal 1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1419 /Menkes/Per/X/2005 tentang Penyeleng-garaan Praktek Dokter dan Dokter Gigi;. 2. Peraturan-Peraturan yang Melandasi Praktek Kefarmasian Di Apotek Menteri Kesehatan Republik Inonesia, mengeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2017 terkait Apotek pada 30. Peraturan Pemerintah; Peraturan Presiden;. Jakarta: Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Menurut(Permenkes No. Menteri Kesehatan RI telah mengeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) RI No. Pasal 1 . 9 Tahun 2017 Tentang Apotek. 3. Glosarium. Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal. 9 / 2017 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Sektor Kesehatan. PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN NOMOR 8 TAHUN 2020 TENTANG PENGAWASAN OBAT DAN. PERATURANPEDIA. Tanggal Pengundangan. 31 tahun 2016 tentang perubahan atas peraturan Menteri Kesehatan nomor 889/Menkes/Per/V/2011 tentang Registrasi,. Permenkes Nomor 1332/MENKES/SK/X/2002 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 922/MENKES/PER/X/1993. Pasal I . Pasal 5 ayat (1) dan Pasal. Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG APOTEK. 3. Tahun. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 925/MENKES/PER/X/1993 tentang Daftar Perubahan Golongan Obat No. Kefarmasian di Apotek(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1162) diubah sebagai berikut: 1. Merupakan apotek swasta yang berdiri sendiri dan bukan suatu apotek jaringan atau warlaba. 36 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 14-2021 ttg Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggara Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan. 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur Pasal 28, Pasal 29, Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 32 huruf e, Pasal 33, Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku Peraturan tersebut tertuang dalam keputusan Kementrian Kesehatan Republik Indonesia tentang obat wajib apotek. - 3 - BAB I . Peraturan Menteri Kesehatan tentang Apotek; Mengingat : 1. Apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktik kefarmasian oleh Apoteker. 3 tahun farset March 13, 2023 Pedoman Kefarmasian Digital Leave a comment. Reglement pasal 58 dan selanjutnya). bahwa untuk meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian di Apotek yang berorientasi kepada keselamatan pasien, diperlukan suatu standar yang dapat digunakan sebagai acuan dalam pelayanan kefarmasian. Anda ingin mengetahui lebih lanjut tentang peraturan kesehatan terkait perencanaan dan pengadaan obat berdasarkan katalog elektronik? Unduh Permenkes Nomor 5 Tahun 2019 yang mengatur hal tersebut secara lengkap dan jelas. KETENTUAN UMUM . Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Apotek. Beranda. Kepmenkes ini didasarkan bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, perlu menetapkan. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180); 2. Pejabat Pengundangan. 51/2009 Tentang 56-66 Pekerjaan Kefarmasian (Studi Kasus di Apotek Kota Palembang) Rastria Meilanda, Achmad Fudholi, Sumarni. Jakarta. Amanat pada Pasal 63 ayat (2) inilah yang menjadi dasar hukum pembentukan PP 51 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian, proses penantian hingga lahirnya membutuhkan waktu 17 tahun. Subjek. Persyaratan pendirian apotek yang diatur dalam peraturan menteri kesehatan Republik Indonesia No. 2009. Untuk mengatur pelayanan kefarmasian, pemerintah telah membuat sejumlah peraturan terkait hal tersebut, di antaranya: Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia (PerMenKes) No. b. Pasal 23 UU No. Peraturan Perundang-undangan Pemenuhan tenaga Apoteker sebagai penanggung jawab ruang farmasi dalam penyelenggaraan pelayanan kefarmasian di Puskesmas yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas, perlu disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan hukum. 2. Pedagang besar farmasi atau197/PMK. 07 April 2021. di Apotek Anugerah Ipilo guna meningkatkan kepercayaan konsumen pada sediaan farmasi. Untuk melaksanakan Praktik Apoteker bidang Pelayanan Kefarmasian di Apotek / Klinik / Puskesmas / Rumah Sakit; atau. Hal paling menarik diantara 34 jenis usaha ini adalah izin Apotek. , M. Kementrian Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508); f -4- MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG APOTEK. dicabut oleh Permenkes Nomor 26 Tahun 2018 (sepanjang mengatur persyaratan, tata cara, dan masa berlaku. Keempat : Keputusan ini berlaku semenjak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya. telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2016 tentang Perubahan aPeraturan Menteri tas Kesehatan Nomor Tahun 2014 58 Standar tentang Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1168dicabut), dan dinyatakan tidak berlaku. 1949:419); -2 - 2. 1953. 2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 1 Sejarah /Riwayat Apotek Megah Terang Apotek Megah terang didirikan pada tanggal 11 Juni 2011. 9/1960. Berdasarkan peraturan menteri kesehatan tentang standar pelayanan kefarmasian di apotek, dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian apoteker pengelola apotek dapat dibantu oleh apoteker pendamping dan/atau tenaga teknis kefarmasian. Tugas dan Fungsi Apotek Peraturan Pemerintah No. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2017 tentang Apotek (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 276); 22. 22 tahun 1997 tentang Narkotika, serta ketentuan peraturan per undang-undangan lain yang berlaku. BAB I . Anggaran Dasar Ikatan Apoteker Indonesia 2. SOLUSI : Merevisi PMK 9/2017 tentang Apotek & peraturan perundang-undangan terkait untuk layanan online – ADA IJIN KHUSUS PELAYANAN ON LINE OLEH ASAPIN dan HISFARMA: tatacara dan. 922/MenKes/PER/X/1993 tentang Ketentuan dan T ata ca ra pemberian Izin Apotek, dan juga diundangkannya. Jaminan Mutu Layanan Kesehatan : Dasar – Dasar. menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Klinik; Mengingat : 1. Pasal 1 . Izin Apotek berlaku selama usaha Apotek yang bersangkutan masih aktif menjalankan kegiatan usaha Apotek dan memenuhi syarat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jakarta: Departemen Kesehatan Republik Indonesia. TINJAUAN UMUM PKL APOTEK 2. 1949:419); -2 - 2. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. UU No. tentang Psikotropika, Undang-undang No. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara7. 24 Tahun 2016 tentang Persyaratan Teknis. 1. 2. bahwa sehubungan dengan butir a di atas perlu ditetapkan Surat Keputusan tentang Peraturan Organisasi tentang Standar Jasa Profesi Apoteker Di Apotek dan Klinik c. Dilaksanakan Oleh (Peraturan Pelaksana) : Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 35 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek. KETENTUAN UMUM . bahwa dalam pelaksanaan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sudah tidak sesuai dengan amanat percepatan berusaha dalam pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik sebagaimana diatur dengan Peraturan. 2016. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik. 35/2014) dijelaskan. Berdasarkan ketentuan umum Pasal 1 angka 13 PP No. Secara tertulis pada pasal 30, pemerintah menegaskan agar apotek se Indonesia mengedepankan peranan apoteker dan apoteker diminta menyelenggarakan praktik kefarmasian dengan sebaik-baiknya karena apoteker sebagai pelaku usaha. tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Apotik; 9. Pasal 33 (2) Apotik yang telah memiliki izin apotik berdasarkan peraturan Menteri Kesehatan Nomor 922/Menkes/Per/X/1993 tentang Pemberian Izin Apotik dianggap telahKetentuan mengenai kepemilikan Apotek sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai. Menteri Kesehatan RI telah mengeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) RI No. Unduh Version Diunduh 30353 Ukuran Dokumen 1. Kepmenkes no 924 tahun 1993 tentang Daftar Obat Wajib Apotek No. Tempat Penetapan. Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG APOTEK. PERATURANPEDIA. 40 tahun 1980, Tambahan Lembaran Negara Nomor. 57); 2. 2. 2016. 2017. Unduh Version Diunduh 793 Ukuran Dokumen 768. bahwa dalam pelaksanaan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sudah tidak sesuai dengan amanat percepatan berusaha. mencabut PP No. Pasal 1 . 9 Tahun 2017 tentang Apotek. Pasal. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Terintegrasi. 2009. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan.